Skyscraper
Skyscraper

Harga Tanah di Ibu Kota Baru Melonjak Jadi Miliaran

foto

ilustrasi

Penajam Paser Utara, Fakta Indonesia News.Com - Penunjukan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi ibu kota negara (IKN) membuat harga lahan melonjak. Lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan ini menjadi buruan para spekulan sehingga membuat harganya terkerek. 

Kecamatan Sepaku, PPU yang disebut menjadi titik pusat pemerintahan yang baru menjadi sorotan para spekulan tanah. Kecamatan dengan luas 1.172,36 km persegi ini sebagian tanahnya dimiliki transmigran dan negara. Daerah ini juga menjadi tujuan transmigrasi tahun 1970an.

Camat Sepaku, Risman Abdul mengatakan banyak orang yang sudah datang langsung memilih lokasi yang cocok untuk dibeli. Hal itu ia ketahui dari laporan para kepala desa. Para spekulan tanah tersebut menawarkan harga yang tinggi.

"Laporan para Lurah dan Kades banyak spekulan tanah mulai berkeliaran nanya harga tanah. Bahkan sampai iming-imingi harga tinggi," kata Risman.

Meski demikian, ia mengaku belum ada transaksi jual beli lahan di daerahnya yang resmi. Artinya, ia belum menerima laporan tersebut di mejanya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya transaksi tanpa sepengetahuannya.

Soal harga jual tanah yang mencapai miliaran rupiah ia membantah. Pasalnya, prosedur jual beli lahan harus diketahui camat dilengkapi dengan surat yang lengkap.

"Bisa saja transaksi di bawah tangan. Katanya bermiliaran harga tanah, bukan naik berlipat-lipat tapi meroket masih hoaks. Belum ada satupun masyarakat kita transaksi jual beli tanah administrasinya sampai ke meja saya," ujarnya.

Lebih jauh, Risman menjelaskan, para transmigran mendapatkan lahan dengan status hak milik 2 hektare (ha). Lahan tersebut digunakan untuk usaha yang berupa perkebunan, pekarangan, dan rumah.

"Lahan milik warga transmigrasi ke sini 3 sertifikat," tuturnya.

Harga lahan di wilayahnya diperkirakan sebesar Rp 80 juta per ha, bahkan tertingginya mencapai Rp 120 juta per ha. Soal harga tanah yang dijual hingga miliaran rupiah juga belum diketahui persisnya.

Kepala Seksi Pelayanan Desa Semoi Dua Agus Sulistiyo ditemui di kantornya mengatakan transaksi miliaran rupiah belum ada. Namun, untuk jual beli lahan memang sudah ada dengan nilai ratusan juta rupiah. Harga tanah tersebut jauh lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 650 per meter persegi.

"Tidak ada harga ketetapan. NJOP-nya Rp 650 per meter persegi," ujarnya.

 

Ramai-ramai Urus ke Kantor Desa Urus Tanah

Kepala Dusun 01 Desa Semoi Dua Mas'ud (48) mengatakan banyak warga yang berbondong-bondong mengurus legalitas tanah. Para pemilik lahan pun lebih taat membayar kewajiban pajaknya. Hal ini ramai dilakukan usai pengumuman lokasi ibu kota baru.

"Mengamankan di sini marak buat IMB. Dihimbau Pemkab untuk semua warga mengurus," katanya ditemui di Desa Semoi Dua.

Kepala Desa Semoi Dua Hadi Muntoro saat ditanya mengenai kemungkinan daerahnya dijadikan titik ibu kota baru mengaku tidak tahu persis. Namun, ia yakin betul lahan warga yang sudah puluhan tahun menempati desa tersebut tidak akan tergusur. Para warga disebut menyambut baik rencana pemindahan ibu kota.

"Arahan dari yang disampaikan presiden itu tidak akan menggusur warga," katanya.

Beralih ke Kecamatan Samboja, tepatnya Kelurahan Sungai Merdeka, juga disebut menjadi incaran para spekulan. Meski begitu, Lurah Sungai Merdeka Agus Santosa membantah isu tersebut. Ia belum menerima berkas jual beli lahan di daerahnya. 

"Saya dengar banyak orang jual beli tapi sampai sekarang belum ada sampai meja," ujarnya ditemui di kantornya.

Ia menambahkan warganya mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Samboja. Diharapkan pembangunan di wilayah tersebut bisa semakin maju. Namun, yang dikhawatirkan adalah tersisihnya masyarakat akibat dari pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

"Saya imbau kami tidak harapkan warga jual lahannya. Jangan ujung-ujungnya tersisih dengan para pendatang. Kami minta persiapkan diri SDM," ujarnya. 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Menko Darmin Ungkap Rapor Merah Jokowi
Perbandingan Gajih Anggota DPR RI Dengan Negara Lain
Molor dari Target, Renovasi Bandara Raja Ampat Rampung 2020
Sri Mulyani Nilai Wajar Buruh Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik