Skyscraper
Skyscraper

Kabid SD Disdik Kabupaten Tasikmalaya, Mengadakan Rapat Terbuka

foto

Tasikmalaya - FaktaIndonesiaNews.Com -- Kabid SD dinas pendidikan kabupaten tasikmalaya mendatangi kecamatan Culamega untuk mengadakan rapat terbuka bersama seluruh kepala sekolah SD dan Komite Se-Kecamatan Culamega di Gedung PGRI kecamatan Culamega. Selasa, (27/08/2019).

Rapat terbuka tersebut turut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan orang tua murid SDN 1 Cintabodas yang mendapatkan dana bantuan siswa (PIP).

LSM Penjara dan media FaktaIndonesiaNews mengikuti dan memantau langsung acara tersebut. Dalam rapat terbuka itu Kabid memberikan bina'an dan arahan terkait dana bantuan siswa (PIP) dari pemerintah.

Kabid menjelaskan bahwa tidak boleh ada potongan atau pungutan dari dana bantuan PIP karena bantuan tersebut mutlaq harus diterima oleh siswa seutuhnya.

Jika ditemukan ada penyelewangan dana bantuan tersebut, dengan alasan biaya administrasi dan biaya transportasi siswa untuk mengambil uang ke bank itu pun tidak boleh, karena untuk biaya transportasi ada dari anggaran bantuan dana BOS, tidak boleh memotong dari dana bantuan PIP.

''Pihak sekolah tidak boleh memotong atau memungut dana bantuan PIP untuk biaya transportasi siswa, karena bisa menggunakan dana BOS,  anggaran biaya operasial perjalanan siswa''. Kata Kabid SD kepada masyarakat penerima bantuan PIP.

"Tetapi jika Lembaga Swadaya Masyarakat menemukan bukti penyelewengan dana bantuan PIP, maka LSM punya hak untuk melaporkan dan di proses secara hukum, karena itu sudah jelas Pungutan Liar (PUNGLI)". Tegasnya

Tedi dari LSM Penjara mengatakan, bukan masalah nominal uangnya yang jadi masalah besar, tetapi dalam praktek pungutan liar (PUNGLI) dana bantuan PIP,  yaitu dampak dari praktek tersebut akan merusak anak didik yang seharusnya mencontoh guru-gurunya dengan baik.

Tokoh masyarakat pun turut memberikan masukan kepada jajaran masyarakat, kepala sekolah, komite dan kabid SD Disdik Kabupaten Tasikmalaya.

"Saya tidak mau masyarakat terus di bodoh-bodohi atau dilicikan oleh oknum-oknum pejabat dan PNS terkait dana bantuan pemerintah, apapun itu bentuknya. Sehingga praktek kejahatan Korupsi, Pungutan Liar dll semakin marak terjadi di indonesia khususnya di instansi-instansi yang ada di kecamatan Culamega ini". Tegas Imat Ruhimat tokoh masyarakat kepada seluruh yang hadir dalam rapat tersebut.

Ada banyak jenis-jenis PUNGLI di sekolah selain dari potongan dana bantuan PIP yang sering dilakukan oknum-oknum sekolah.

Presiden RI telah membentuk tim SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar ) untuk mencegah dan memberantas praktik ” pungli ” disejumlah instansi salah satunya yang paling rawan pungutan liar adalah disekolah – sekolah dengan berbagai cara modus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :
1) Pengendali/Penanggungjawab  : Menko Polhukam Wiranto.
2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5)  Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Adapun Jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli

RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH – SEKOLAH
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}
Komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.
Sementara pemerhati hukum Surya Kencana,SH saat dimintai komentarnya ia sangat mendukung atas dikeluarkan Perpres No 87 tahun 2016 karena selama ini maraknya Pungli disekolah – sekolah melalui rapat komite wali murid ini praktik korupsi kecil tapi sangat terkodinir, makanya dengan telah dibentuk SABER PUNGLI setidaknya sudah melakukan pencegahan dalam hal praktik pungli di instansi sekolah.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Polisi Tersangka Mahasiswa Kendari Tewas Diangkut ke Mabes
Wawan Adik Ratu Atut Jalani Sidang Kasus Suap Proyek Banten
Imam Nahrawi Klaim KPK Batasi Pembesuk
Polisi Amankan Kakak-Adik Diduga Perakit Bom Medan