Skyscraper
Skyscraper

KPK Menangkap Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa Terkait Kasus Suap RDTR

foto

Bandung, Fakta Indonesia News.Com -- Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa terkait kasus suap Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, Iwa telah menjalani sejumlah pemeriksa seetaka diduga menerima suap Rp900 juta atas dugaan kasus suap Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk memuluskan proyek Meikarta.

Diketahui, Iwa Karniwa akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan Guntur.  Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat Hermansyah mengaku belum menerima berita terkait penangkapan Iwa oleh KPK. Dia bahkan baru mengetahui saat dihubungi awak media. 

"Saya belum terima beritanya, kebetulan saya sekarang lagi Tangerang," ujar Hermansyah saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Terkait penahanan Iwa ini, Hermanyah sampaikan, yang bersangkutan dipastikan sudah didampingi oleh pengacara. Biasanya, lanjut dia, Biro Hukum Setda Pemerintah Provinisi Jabar pun memberikan pengawalan ada tersangka Iwa. 

"Tapi saya belum tahu sejauh mana. Soalnya masih belum mendapat laporan saya," ucapnya. 

Disinggung apakah Pemprov Jabar akan memberikan keterangan resmi seperti saat kali pertama Iwa dicokol KPK untuk pemeriksaan, Hermansayah mengaku, belum dapat memastikan kapan digelar. Mengingat ditetapkannya Iwa menjadi tersangka tepat di hari Jumat yang memasuki hari libur. 

"Biasanya kan para pimpinan yang itu (menggelar konferensi pers), tapi ini kan hari Jumat. Saya belum jelas juga," pungkasnya. 

Diketahui, Iwa diduga menerima uang senilai Rp900 juta dari mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.  Uang dari Neneng itu sampai ke tangan Iwa melalui sejumlah perantara seperti legislator Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jawa Barat Waras Waras Wasisto. 

Atas perbuatannya Iwa disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Sidang Perdana Praperadilan Kasus Suap Imam Nahrawi Digelar Hari Ini
Dalam Sepekan Densus 88 Tangkap 36 Orang Terduga Teroris
4 Oknum TNI Diduga Pesta Sabu di Hotel Diproses Hukum
Perekam Video 'Penggal Jokowi' Divonis Awal Pekan Depan