Skyscraper
Skyscraper

Pelaporan Juranils yang Dianiaya Ditolak Bareskrim

foto

Jakarta, Fakta Indonesia News.Com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan laporannya terkait dugaan penganiayaan jurnalis saat meliput demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR ditolak Bareskrim Polri. Laporan AJI ditolak dan diarahkan ke Divisi Propam Polri karena AJI menduga pelaku kekerasan adalah oknum polisi.

"Tadi kita dari AJI Jakarta dan tim kuasa hukum dari LBH Pers mendampingi dua kawan jurnalis yang mengalami kekerasan pada saat meliput unjuk rasa 25 dan 30 September 2019. Ada Haris dari Tirto dan Vany dari Narasi TV. Teman-teman ini kan korban kekerasan dan penghalangan liputan," kata Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarya, Erick Tanjung, di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).

Erick menuturkan, awalnya AJI telah melaporkan intimidasi terhadap wartawan ini ke Polda Metro Jaya. Namun Erick mengaku laporannya juga ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

"Sebelumnya, kita sudah lapor ke Polda Metro Jaya, tapi belum diterima. Tadi kita sudah laporan juga di sini, harapannya laporan bisa diterima di Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran). Tapi ternyata, setelah ketemu SPKT, teman-teman petugas masih bingung dan belum bisa menerima laporan kekerasan," ucap Erick.

Ade Wahyudin dari LBH Pers menimpali, seharusnya Bareskrim dapat menerima laporan mereka karena intimidasi yang dialami wartawan masuk dalam tindak pidana. Semisal pelaku terbukti oknum kepolisian, Ade mempersilakan Polri menindak dari sisi kode etiknya.

"Jadi mereka mengarahkan ini di Propam, padahal etik adalah etik, pelanggaran hukum adalah persoalan pelanggaran hukum. Argumentasi kami ini bisa sebenarnya berjalan bersama," ujar Ade.

Ade menjelaskan, pihaknya diminta bersurat ke Kabareskrim Komjem Idham Azis oleh pihak SPKT Bareskrim Polri. Dia menyayangkan laporannya ditolak.

"Makanya karena ini belum diterima, mereka mengarahkan agar mengirimkan surat ke Kabareskrim, artinya bukan lewat jalur laporan polisi. Menurut kami, dengan belum diterimanya laporan di Polda dan Mabes Polri, ya, sangat disayangkan. Ini batu ujian juga bagi Undang-Undang Pers, apakah masih berfungsi, cukup kuatkah melindungi pers?" tutur Ade.

Dalam laporan ini, Ade telah mempersiapkan bukti berupa foto, saksi, dan rekaman. Dengan penolakan ini, AJI Jakarta dan LBH Pers akan mendiskusikan langkah lebih lanjut.

"Ada foto saat jurnalis dipiting, ada rekaman terkait penolakan dan perdebatan saat dibawa ke mobil tahanan, saksi melihat, banyak teman-teman jurnalis melihat. karena teman-teman jurnalis banyak di lapangan akhirnya tidak dibawa ke mobil tahanan kan. Saksi cukup banyak," tandas dia.

"Kami coba diskusikan. Dengan kondisi saat ini jelas kami pesimis, dengan laporan polisi yang jelas pasalnya saja kita tidak bisa dapatkan," sambung dia.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tim Densus 88 Antiteror Mengamnakan Terduga Teroris di Malang
Polisi Tangkap Penyusup Demo Mengaku Dibayar Rp40 Ribu
Warga Lampung Utara Menyemangati KPK Saat OTT Terhadap Bupati Mereka
5 Pemerkosa Anak di Bangkalan Dihukum Mati, Begini Kebiadaban Pelaku