Skyscraper
Skyscraper

Kuasa Hukum SMA YKBBB Leles Garut Ajukan Banding

foto

Garut, Fakta Indonesia News.Com -- Saat ditemui di Pengadilan Garut pada hari Kamis kuasa hukum dari mana tergugat Yayasan Karya Bina Budi Bakti (YKBBB) leles garut menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Garut yang di anggap oleh kuasa hukum tergugat Boyke Luthfiana Syahrir, S.H. Dan tim tidak adil serta terjadi banyak kejanggalan dalam persidangan di PN Garut.

Kuasa hukum tergugat menilai keputusan majelis yang mengadili perkara tersebut hanya berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat hak milik atas nama alm Mamat Rachmat. Padahal patut di gali awal mula mengapa bisa menjadi nama alm Mamat Rachmat dalam buku tanah tersebut majelis mengabaikan proses sbelum menjadi sertifikat hak milik tersebut.

Dalam pokok persidangan pihak kami membuktikan bahwa sejarahnya alm Mamat Rachmat itu sebagai kepala sekolah dan merangkap sebagai sekretaris Yayasan Karya Bina Budi Bakti, serta untuk membeli sebuah tanah yang tepatnya skrng menjadi SHM no 11 dan 28 itu meminjam dana ke bank BPD Jabar dengan pengajuan atas nama yayasan tetapi surat surat harus di sertifikat kan dahulu dan atas kepercayaan ketua yayasan dan pengurus lainnya di atas namakan lah alm Mamat Rachmat.

Lalu adanya penagihan dan pembayaran terhadap bank pembangunan daerah Jabar yang sekarang berubah nama menjadi Bank Jabar kepada klien kami Pak Koko yang mana beliau adalah ketua Yayasan Karya Bina Budi Bakti mulai awal berdiri sejak tahun 1978. Artinya kalau emang sekarang SHM no 11 dan 28 itu benar milik dari mana alm Mamat Rachmat, mengapa proses penagihan pembayaran ditunjukan oleh bank BPD Jabar kepada bapak Koko selaku ketua yayasan.

Serta mengapa tidak se waktu alm Mamat Rachmat meninggal pada tahun 1992. Pihak ahli waris mempertanyakan sertifikat hak milik atas nama alm Mamat Rachmat kepada yayasan malah mencuat di tahun 2018.

Dan kasus gugatan awal yang mereka ajukan di taun 2018 no.11/Pdt.G/2018/PN.Grt. Dinyatakan dalam pokok perkara "Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard)" lalu di taun 10 januari 2019 mereka kembali mengajukan gugatan. Nah logika nya mengapa harus sekarang sekarang di permasalahkan hal ini kenapa tidak dari dulu saja kalau memang ahli waris menganggap betul itu murni milik atas nama dari alm Mamat Rachmat.

Serta yang kami herankan sebagai tim kuasa hukum, ketua majelis serta anggota mejelis yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Garut ini terkesan tidak konsisten terhadap apa yg diputuskan terhadap jadwal agenda sidang putusan yang dimana jadwal agenda sidang putusan itu berawal disepakati tanggal 9 juli 2019 tetapi ketika tepat tanggal 9 juli tersebut sidang ditunda kembali dengan alasan belum selesai ketikan hasil putusannya.

Kami menganggap ada nya kejanggalan mengapa sidang ditunda serta memperlihatkan ketidakprofesionalisme para majelis yang mengadili perkara tersebut padahal ketua majelis yang menangani perkara tersebut adalah seorang ketua Pengadilan Negeri Garut yang harus nya mencontohkan sebagaimana pimpinan.

Maka dari itu kami mengajukan pernyataan banding pada tanggal 25 juli 2019 kepada Pengadilan Negeri Garut dengan risalah pernyataan banding nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Grt. Serta kami akan memaparkan lebih rinci tentang putusan PN Garut yang kami anggap adanya keberpihakan atau memutus sebuah perkara dengan mengabaikan dalil, bukti-bukti serta saksi yang kami ajukan padahal  jelas majelis hakim yang menangani suatu perkara di persidangan harus menggali dan mempertimbangkan segala dalil, bukti dan saksi yang diajukan. Apabila tidak di pertimbangkan sama sekali buat apa ada proses persidangan.

Ketika kami tanya apakah akan mengambil langkah melaporkan para majelis tersebut kepada kode etik kehormatan hakim atau pengawasan kehakiman serta kepada komisi yudisial? Kuasa hukum tergugat menjawab hal mengenai tersebut kita lihat sajah nanti dan kita hargai proses hukum ini dengan cara kita ber proses sesuai dengan aturan hukum acara serta undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang proses hukum di negara kita.

"Tutup ketua tim kuasa hukum Yayasan Karya Bina Budi Bakti Boyke Luthfiana Syahrir"

(EKO/FD)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
WP KPK soal Peralihan ke PNS: Belum Ada Gejolak Internal
Pangdam III/Siliwangi Gelar Pengajian Dan Do'a Bersama Pindah Rumah
Ma'ruf Amin Kenang Sang Ayah Pengajar Tekun Pencetak Kyai
Imbauan Setara Institute Buat Kapolri Baru Idham Azis