Skyscraper
Skyscraper

BERITA PENDIDIKAN

SMKN 1 Ciamis Paksa Anak Kurang Mampu Bayar DSP Rp 3,3 Juta

foto

Imas saat menerima uang dari PDAM Tirta Galuh Ciamis

CIAMIS- Pihak SMK Negeri I Ciamis tak memberikan kebijakan kepada siswa kurang mampu. Buktinya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sekolah yang semestinya disesuaikan kemampuan orang tua siswa, namun tetap dibebankan kepada siswa kurang mampu. Yang mengalaminya adalah Amalia Oktaviani  siswa baru.

Amalia berasal dari keluarga miskin, Imas Badriah ibunya  janda warga Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis, tapi orangtua Amalia tetap harus membayar Rp 3,3 juta sebagai syarat masuk peserta didik baru angkatan 2019. Imas hanya bisa menangis karena tak punya uang, tapi dia tak putus asa demi anak tercintanya. Dia pun pinjam sana-pinjam sini. Penghasilannya dari menjahit mana cukup untuk bayar uang sebesar itu.

Berkali-kali Amalia meminta keringanan, dia pun mendaftar melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu yang dilengkapi kartu KIS dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Namum pihak sekolah tetap mengharuskan untuk membayar sumbangan dana pendidikan tersebut. Mereka bilang, ada uang ada sekolah.

"Saya diminta harus melunasinya paling lambat Desember 2019 kalau tidak ngak tahu, saya sih sudah mencicil  Rp 1,3 juta. Tapi untuk sisanya ditanya kepastian membayarnya. Saya bingung harus dari mana kalau ini saya tak bisa menjanjikan, penghasilan menjahit hanya cukup untuk keperluan sehari-hari," ucapnya, Selasa (30/7/2019).

Imas mengaku bertekad mencari biaya untuk melunasi DSP tersebut. Karena melihat anaknya yang semangat belajar dan diharapkan kelak mampu mengangkat derajat keluarga. Ia tak mau pendidikan untuk anaknya terhambat gara-gara biaya.

"Saya sempat tanya ke pihak sekolah sehabis rapat, menanyakan bagaimana yang pakai SKTM dan KIS, tapi katanya tetap harus bayar. Yang bilang Kepala Sekolah. Saya cuma bawa uang Rp 500 ribu, katanya enggak diterima. Sejuta juga enggak diterima. Perasaan saya sakit hati, sedih," ucapnya.


Cerita Imas tersebut muncul di sebuah grup media sosial WhatsApp yang berisi jurnalis, pengusaha dan para pejabat. Berawal dari itulah muncul inisiatif untuk menggalang dana membantu meringankan beban ibu yang sudah menjanda 10 tahun tersebut.

Berbagai pihak memberi sumbangan mulai dari wartawan di Ciamis, pengusaha, pejabat termasuk PDAM Tirta Galuh Ciamis yang mengeluarkan bantuan sebesar Rp 2 juta untuk melunasi sisa tunggakan DSP Amalia. Hasil penggalangan dana yang dilakukan secara spontan ini berhasil terkumpul sekitar Rp 3 juta.

Kemudian bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Imas, lalu secara bersama-sama dibayarkan ke sekolah melunasi DSP termasuk iuran SPP beberapa bulan ke depan.

"Saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah membantu saya, mudah-mudahan amal baiknya ini mendapat diganti yang lebih besar terima kasih," ucapnya sambil meneteskan air mata.

Ketua Komite Sekolah Kolonel (Purn) Permana mengatakan DSP tersebut merupakan kesepakatan orang tua dalam rangka membantu sekolah untuk kepentingan pendidikan. Nilainya disamakan supaya tak ada kesenjangan.

Namun ia mengaku dalam forum rapat beberapa waktu lalu membuka keluhan dari orang tua siswa bila mendapat kesulitan dan masalah, termasuk dalam DSP tersebut.

"Itu kekeliruan anak buah saya, kesalahan dalam penyampaiannya. Saya selaku ketua minta maaf. Saya punya pertimbangan, kalau memang betul-betul tak mampu saya bebaskan. Tapi dalam forum tak bisa menyampaikan itu," katanya.

Baca juga: Sekda Jabar Jadi Tersangka Meikarta, Ridwan Kamil Tunjuk Penggantinya

Menurutnya terkait dengan penerimaan siswa dari jalur ekonomi tidak mampu hanya sebagai pintu masuk ke sekolah. Tapi setelah masuk, ketika ada kesepakatan kedudukannya sama.

"Itu pintu masuk ke sekolah. Ketika ada kesepakatan, sama kedudukannya, secara formal kita anggap sama. Kalau ada yang tak mampu bicara sama ketua komite. Kalau ada kesulitan apapun sampaikan kepada kami," kata  Permana.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Ma'ruf Amin Imbau Santri Semangat Belajar Agar Jadi Wapres
Jubir Akui Ada Stafsus Ma'ruf dari NU: Itu Karena Kenyamanan
Fadli Zon soal Sandi ke BUMN: Jangan Berandai-andai
Jokowi Teken Perpres Hidupkan Posisi Wakil Panglima TNI