Skyscraper
Skyscraper

PTPN5 Memerintahkan Pengosongan Rumah Secara Paksa

foto

Buruh yang bekerja Di PTPN5 Sei Rokan ( Rohul) mulai membikin tenda

Jum'at, Fakta Indonesia News.Com -- tgl 23 Augustus 2019 Buruh yang bekerja Di PTPN5 Sei Rokan (Rohul) mulai membuat tenda setelah terjadi pengusiran oleh Pihak PTPN5 buruh BHL yang berserikat SBSI di paksa keluar Rumah yang Sudah belasan tahun Mereka tempati
Saat Media Fakta Indonesia mengkonfirmasi pengusiran terhadap buruh Humas PTPN5.

Sampe Sitorus yaang saat di minta konfirmasinya di kantor Humas Pekanbaru beliau mengungkapan surat paksa untuk mengosongkan rumah itu adalah Pihak Vendor/kontraktor PTPN5, alasannya Karena rumah tersebut akan dipergunakan oleh perusahaan menurut para buruh yang tergabung di serikat.

SBSI perintah mengosongkan rumah, hanya berlaku kepada anggota yang berserikat buruh SBSI saat mengkonfirmasi Ketua DPC SBSI Sabar Friden Sitanggang dan mengatakan ini adalah pelanggaran Undang-Undang No 13 Tahun 2013 kebebasan berserikat, intimidasi terhadap para buruh yang tergabung di SBSI.

Mereka tidak di daftarkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS tenaga kerja, upah dibawah standar yang ditetapkan pemerintah, tidak diberikannya alat-alat kerja sesuai dengan pekerjaanya, tidak adanya transportasi antar jemput anak sekolah dan jika sakit mereka tidak di biayai  Oleh Pihak Vendor PTPN5 yaitu CV. REZKI ARENZA.

Para buruh yang saat ini mulai membuat tenda di pintu masuk PTPN5 berharap bahwa ada campur tangan pemerintah agar memediasi permasalahan buruh di PTPN5.

Sei Rokan (Rohul) Kormaida Siboro sebagai ketua DPD LSM Penjara Propinsi Riau menayangkan PTPN5 baru-baru ini para Pekerja (BHL) di beritahukan kerja kepada kontraktor.

PTPN5 memenangkan tender kontrak kepada perusahaan yang berbadan Hukum CV Bukan PT, Menurut sesuai undang2 yang berlaku Undang-Undang no 19 Tahun 2012 Maka terjadilah di PTPN5, Sei Rokan menyalahgunaan cara memperkerjakan buruh di lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang no 13 Tahun 2013.

hal ini terjadi maka dari itu pihak PTPN5 yang memberikan kontrak harus bertanggung jawab salah satunya Pihak PTPN5 harus memanggil Pihak Vendor yang memperkerjakan buruh tersebut.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
Susunan Pengurus Fraksi MPR Periode 2019-2024
Waktu pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Akan DIlaksanakan Siang Hari
Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Beberkan Program Prioritas