Skyscraper
Skyscraper

Walikota Depok Harus Tegur Dua Kepala OPD dan Lima Camat

foto

Ajen

ilustrasi

DEPOK, Fakta Indonesia News.com -- Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 22 Ayat (3) yang menyatakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Ayat (4) yang menyatakan pengumuman melalui SIRUP dapat ditambahkan dalam situs web Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang dijelaskan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ atau media lainnya.

Sebagai Pengguna Anggaran ataupun Kuasa Pengguna Anggaran PA/KPA wajib melaksanakan aturan,  sesuai penelusuran kami  website LKPP https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D97, masih terdapat 2 OPD dan 5 Kecamatan yang belum mengimput paket kegiatan ke RUP.

Ivan M, S.H penggiat anti korupsi, mengatakan Pengguna Anggaran ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib mengumumkan RUP melalui SIRUP, setiap kegiatan dan telah diatur melalui Peraturan presiden, hal itu wajib di lakukan karena sebagai landasan atau dasar anggaran belanja daerah.

“Saat ini telah memasuki pertengahan Agustus, pastinya sudah banyak kegiatan dilaksanakan Dua OPD/Dinas ataupun Lima Camat tersebut minimal belanja makana dan minuman ataupun operasional kantor” jelas Ivan di kantor aliansi jalan margonda raya Depok, Selasa (13/ 08 /2019).

Menurut dia , Dua Kepala OPD dan lima Camat di Kota Depok dinilai tidak taat dan patuh pada aturan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran No. 11 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaaan (RUP)

Huruf E. Risiko Tidak Melaksanakan Pengumuman dan Pelaksanaan RUP Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak/terlambat melaksanakan pengumuman dan pelaksanaan RUP sebagai berikut.

Poin  5. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat atau permasalahan hukum.  Pada poin  6 dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

Lanjut Walikota harus mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi.

Sementara itu, Tonny Supriadi,  Sekjen DPP LSM PENJARA dalam menyikapi hal ini mengatakan pada media, Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran mutlak dilaksanakan karena beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan  telah menyatakan dengan tegas beserta sangsinya.

Namun faktanya masih cukup signifikan jumlah Pengguna Anggaran pada K/L/D/I yang tidak mematuhi. “Tindakan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) walaupun hanya sekedar mengingatkan kepada PA/KPA juga tidak kunjung muncul dalam pemberitaan di media, biasanya masalah dibawa pada forum-forum diskusi di dalam kelas pengadaan barang/jasa atau Bimbingan Teknis di Satuan Kerja,” paparnya.

Belajar pengalaman dari LPSE Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan yang patut di contoh oleh K/L/D/I lain, tentunya dengan mediatornya LKPP  pada tahun-tahun anggaran 2015 dan seterusnya sudah tidak ada lagi seorang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

(Hr/AZ)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Wagub Jabar: Seni Kasidah Harus Kembali Populer
Listrik Mati, Ombudsman Temukan Maladministrasi di Tubuh PLN
Mengungkap Penggunaan Ponsel Bisa Picu Ledakan di SPBU
Kamis Malam Facebook dan Instagram Down