Skyscraper
Skyscraper

Komnas HAM Usul Penerbitan Perppu Kasus HAM Berat Masa Lalu

foto

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam.

Jakarta, Fakta Indonesia News.Com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) M Choirul Anam meminta persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu)  untuk menuntaskan laporan pelanggaran HAM yang untuk ini tidak kunjung selesai.

"Kami berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas UU No. 26 tahun 2000 untuk memberikan izin penyidikan kepada Komnas HAM, kemudian meminta juga ada tim bersama antara Komnas HAM dengan Kejagung yang sekretariatnya di Komnas HAM," ucap Choirul dalam diskusi publik yang melibatkan percakapan. Festival HAM di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (20/11) seperti dilansir Antara .

Perppu ini, kata dia, diharapkan memberikan izin lebih luas untuk Komnas HAM untuk melakukan penyidikan. Pasalnya yang berlangng selama ini kerap terkendala jadi tak jua naik ke Pengadilan HAM.


"Dalam kasus yang menentang HAM, Komnas HAM sudah meminta keterangan dari orang dan membuktikan-buktinya juga, belum kompilasi yang sudah diserahkan kepada kejaksaan agung maka kembali lagi dengan dalil bukti yang mengumpulkan Komnas HAM belum cukup," tuturnya.

Diakui Choirul untuk mencari bukti yang diduga melanggar HAM masa lalu, pihaknya meminta pertanggungan jawab atas kompilasi terkait dokumen resmi di beberapa lembaga.

Ia mengatakan beberapa dokumen resmi yang menunjukkan perintah atas tindakan melanggar HAM juga ada di salah satu lembaga yang berhasil menyelesaikan HAM. Namun, sambungnya, partai Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk menerima persetujuan pihak tersebut.

Untuk menerima, butuh lisensi merampas alat lisensi. Tapi, Choirul sambung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM tidak memiliki izin tersebut.

"Saya meminta penegak hukum yang memiliki wewenang untuk merampas alat bukti bisa melakukan itu, tetapi jika tidak bisa memberikan surat permintaan perampasan dokumen kepada Komnas HAM, agar kami bisa bergerak melakukan dengan cepat," kata Choirul.

Menurut Choirul jika Perppu diterbitkan, menunjukkan bentuk komitmen pemerintahan di bawah kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus yang melanggar HAM.

"Ada 12 kasus yang ditangguhkan berat pada masa lalu yang sekarang masih ada di ranah jaksa agung dan hasilnya tidak dapat dilihat lengkap terkait dengan pemenuhan alat bukti yang dikumpulkan Komnas HAM tidak memadai," kata Choirul.

Choirul menuturkan KASUS-KASUS Yang MASUK kategori pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yakni Peristiwa 1965-1966, penembak misterius (petrus) 1982, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, tragedi Trisakti Dan Semanggi I dan II PADA 1998-1999, Peristiwa kerusuhan Mei 1998.

penghilangan Kemudian orang secara paksa pada 1997-1998, peristiwa Wamena dan Wasior 2001-2003, peristiwa Aceh-Jambo Keupok 2003, peristiwa Aceh-Simpang KKA 1998, peristiwa Aceh Rumoh Geudong 1989, serta acara dukun santet di Jawa Timur 1998-1999.

"Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu kalau memang bisa, ayo saya yang mau pengadilan. Tapi kalau memang tidak ada bukti nyatakan dong," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengaku tidak menginginkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Namun, itu harus diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

"Kalau Komnas HAM punya bukti, kan bisa begitu. Jaksa Agung setuju, 'nih dan perbaiki', lalu bukan perbaikan yang diberikan, tapi tanggapan. Sampai berkali-kali. Nah kita klirkan saja itu," ujar Mahfud pertanyaan kasus HAM masa lalu tersebut.

Bagikan melalui
Berita Lainnya