Skyscraper
Skyscraper

Serikat Buruh Dan Mahasiswa Tasikmalaya Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

foto

DADANG SUHENDAR

TASIKMALAYA, FaktaIndonesiaNews.com - Gelombang demonstrasi dan penolakan Omnibus Law kembali terjadi. Ratusan masa yang tergabung dari Serikat Buruh dan Mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (8/10/20).

Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah pada Senin 5 Oktober 2020 itu menuai polemic di masyarakat Klaster Ketebagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut dinilai memiliki banyak pasal kontroversial, yang akhrinya diprotes keras oleh para buruh.

Pasalnya, klaster ketenagakerjaan itu banyak merevisi pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang dianggap mengurangi hak-hak buruh.

Kendati demikian, para buruh dari berbagai organisasi diantaranya, Soliditas Buruh Tasikmalaya (SBT), Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII), dan Gabungan Organisasi Buruh Sarekat Islam (GOBSI) menggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya.

Selain itu, para Mahasiswa pun kembali ikut serta menggelar aksi untuk kedua kalinya.

Seperti diketahui sebelumnya, mahasiswa melakukan aksi protes dan mengguruduk Kantor DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Ketua Umum Soliditas Buruh Tasikmalaya, Erwin menilai, Omnibus Law adalah salah satu alat penjajahan gaya baru untuk menuju perbudakan modern penerus kolonial dan daipon.

“Hanya ada dua pilihan bagi buruh dalam menyikapi Omnibus Law, pilihan pertama adalah diam dan bersiap terjebak dalam perbudakan atau melawan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama buruh,” tegas Erwin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua GSPMII Asep Oboy menuturkan, pihaknya menolak keras dengan disahkannya Omnibus Law dan Ia berharap pemerintah sadar dengan apa yang yang telah dilakukannya. Karena menurutnya, jika hal itu terjadi akan berimbas kepada anak cucunya,” pungkasnya.

“Ketika buruh mendapatkan hak yang tidak sempurna maka daya beli masyarakat pun jadi lemah. Jadi jangan anggap buruh tidak berperan dalam perekonomian justru ujung tombak ekonomi itu adalah buruh,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP SBT Dadang mengatakan, salah satu alasan disahkannya Omnibus Law menurut sumber yang beredar di lapangan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi supaya terserapnya para investor dari luar, yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

“Kalau lah alasannya untuk menyerap para investor tolong jangan mengorbankan para buruh, jangan sampai rakyat di jajah sama pemerintahannya sendiri kan ironis tu” ucap Dadang disela-sela aksi.

Adapun salah satu alasannya, Dadang menambahkan, yaitu bertambahnya  lapangan pekerjaan. Pertanyaannya apakah ada orang yang mau bekerja dan rela dijadikan budak?

“Bangsa ini kan sudah merdeka mana kemerdekaan bagi kami sebagai buruh dan mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tema Debat Kandidat Pilkada Tasik Terkait Penanganan Pandemi Covid-19, Peserta Akan Dibatasi
Terapkan Protokol Kesehatan, Pemkot Dukung Bandung Auto Fest 2.0
Pemkot Bogor Akan Undang BPKP Jabar Bahas Hotel Isolasi COVID-19
bank bjb Fasilitasi Akad Kredit Rumah Murah Bagi Warga Tasik