Skyscraper
Skyscraper

Dinilai Tidak Transparan, LPM Akan Adukan Pihak Kelurahan Panglayungan ke Kejari Tasikmalaya

foto

DADANG SUHENDAR

TASIKMALAYA, FaktaIndonesiaNews.com – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Panglayungan menilai Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Jawa Barat, tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Pasalnya banyak kegiatan pembangunan yang menimbulkan pertanyaan,

Mendapati hal tersebut, ketua LPM Kelurahan Panglayungan Chandra, merasa geram dengan tindak tanduk Lurah Panglayungan.

Chandra mengatakan, semua program yang diajukan melalui musrembang di wilayah Kelurahan Panglayungann dikerjakan langsung oleh pihak Kelurahan tanpa ada kordinasi apapun kepada LPM setempat.

"Saya tidak tahu apapun tentang jenis pekerjaan yang di laksanakan di wilayah Kelurahan ini,” ujar Chandra saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (17/10).

Bahkan, lanjut Chandra, sampai memunculkan pihak ketiga sebagai pelaksanaan nya pun saya tidak pernah di beri tahu dan tidak ada kordinasi sedikitpun dengan LPM yang saya pimpin ini" begitu kata LPM dengan nada geram.

"Saat saya terpilih menjadi Ketua LPM di kelurahan Panglayungan ini. Saya mempunyai niat untuk membangun Kelurahan ini dan menjadikan nya sebagai kelurahan percontohan di Kota Tasikmalaya. Namun sangat disayangkan sekali pihak Kelurahan hanya mau bekerjasama dengan pihak yang bisa diajak Kong kalikong oleh mereka,” paparnya.

“Sementara kita LPM yang katanya sebagai mitra,cuma di jadikan kambing conge saja,lanjut nya," sambungnya.

Kendati demikian, Ketua LPM ini berencana akan di laporkan hal tersebut kepada pihak kejaksaaan dan Walikota Tasikmalaya.

Mengingat, dalam hal pengawasan anggaran pihak pemerintah tidak boleh berdiam diri. Terlebih dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayah kelurahan kelurahan yang ada di kota Tasikmalaya ini, termasuk di Kelurahan Panglayungan.

"Kita tunggu saja apakah pihak BPK atau KPK mau datang kesini untuk melakukan pemeriksaan atau tidak? Yang jelas sebagai putra daerah saya tidak mau daerah saya ini di jadikan sarang penyamun dan sarang para koruptor, dan sekali lagi saya mohon kepada pemerintah LPM sebagai mitra kelurahan harus benar benar difungsikan sesuai dengan Tufoksinya. Karena LPM juga berhak dalam hal pengawasan pembangunan, sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah", pungkasnya.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
HUT ke-75 TNI, Wali Kota Tekankan Sinergisitas Kunci Hadapi Covid-19
Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19, Sebagian Layanan RSUD Dr Soekardjo Terpaksa Ditutup
Dalam Sepekan, Jumlah Zona Merah di Jabar Alami Penurunan
Pemprov Jabar Pastikan Dana PEN Rp 5 Triliun Telah Tersalurkan