KPK Terus Dalami Dugaan Gratifikasi Terkait Proyek Dinas PUPR Kota Banjar

foto

JAKARTA, FaktaIndonesiaNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan adanya pemberian gratifikasi terkait kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur, pada Dinas PUPRKP Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Menurut keterangan Juru Bicara KPK Ali Fikri, dugaan adanya gratifikasi itu saat penyidik KPK mengkonfirmasi saksi terperiksa ES.

Sedangkan saksi ES merupakan Direktur PT Harisma Bakti Utama Divisi Operasional BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Atau Pegawai Yang Ditunjuk Divisi Operasional Jawa Barat dan Banten, Tbk.

“Kami mengkonfirmasi saksi terperiksa terkait proyek-proyek yang DPUPRKP Kota Banjar kerjakan. Dan, dugaan adanya pemberian gratifikasi kepada pihak tertentu di Pemkot Banjar,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2020).

Selain dugaan pemberian gratifikasi, lanjut Ali Fikri, penyidik KPK juga mendalami perihal dokumen-dokumen catatan keuangan yang terkait dengan kasus tersebut.

Sedangkan untuk pendalaman dokumen catatan keuangan itu, saat penyidik mengkonfirmasi Wali Kota Banjar tahun 2013-2018 dan 2018-2023, Ade Uu Sukaesih.

"Kemudian dari saksi terperiksa EP (mantan Kabid Pengairan DPUPR Kota Banjar), penyidik mengkonfirmasi terkait proyek-proyek yang DPUPRKP Kota Banjar kerjakan,” ucapnya.

Namun, Ali mengaku belum dapat menyampaikan informasi detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," paparnya.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Jabar Akan Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Pusat Terkait Vaksinasi COVID-19
Gubernur Jabar Apresiasi Peresmian RS Lapangan COVID-19 di Kota Bogor
Ridwan Kamil Sebut PPKM Tidak Jauh Beda dengan PSBB yang Proporsional di Jabar
Wagub: Penanganan COVID-19 Harus Seimbang dengan Penyakit Tidak Menular