Paripurna LPJ Wali Kota Depok Tahun 2021

Damkar dan Penyelamatan Kota Depok mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat

foto

-

LPJ rapat Paripurna Wali Kota Depok, Mohammad Idris Dapat penghargaan

Depok, Faktaindonesianews.com - DPRD Kota Depok menyelenggarakan rapat paripurna, dimana dalam paripurna tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyampaikan usulan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaikan tersebut dilakukan eksekutif kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD, yang berlangsung di gedung DPRD Kota Depok, Kamis (31/03/2022).

Pada kesempatan ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Moh Hafid Nasir menyampaikan Pandangan Umum kami terhadap 4 Raperda inisiatif DPRD, yakni :
1. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bentuk barang kepada PT Tirta Asasta Depok
4. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
5. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Raperda tentang Perlindungan Pohon Secara umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik 6 Raperda ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh Walikota pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa konsideran utama pengajuan 6 Raperda ini berkaitan dengan konsekuensi peraturan perundang-undangan di atas yang menuntut adanya penyesuaian dan atau
mengamanatkan penjabaran lebih lanjut pada regulasi di tingkat perda.

Hal ini tentunya merupakan keniscayaan dalam penataan regulasi daerah yang lebih sesuai tatanan hukum yang berlaku secara nasional. Di samping itu juga diperlukan regulasi lain terkait berbagai kebutuhan di daerah.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, enam Raperda tersebut disusun karena adanya dua faktor utama, yaitu pertama telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga peraturan daerah (perda) yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

“Faktor kedua karena adanya perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan perlunya dibentuk suatu perda sebagai penyelenggaraan otonomi daerah,” jelasnya saat membacakan laporan usulan enam Raperda.
Mohammad Idris menyebutkan, keenam Raperda tersebut antara lain Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Raperda Kota Depok tentang Perlindungan Pohon.

Selanjutnya, Wali Kota menyebutkan, Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda Kota Depok tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Bentuk Barang kepada PT. Tirta Asasta (Perseroda), dan Raperda Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

“Semoga keenam Raperda ini dapat diterima oleh DPRD Kota Depok sehingga dapat segera menempuh proses pembahasan. Agar peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai kepastian dan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat segera disetujui,” ujarnya.

Dari sidang LPJ tersebut, ada dua dinas yang mendapatkan Apresiasi, diantara nya Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan.
Begitu pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok menerima piagam penghargaan juara dua penilaian kinerja terbaik administrasi kependudukan (Adminduk) Juara se-Jawa Barat

(Sp/A)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
TNI Manunggal Bangun Desa ke 113 di Margamekar dan Pulosari Kec.Pangalengan diKunjungi TIM Masev
Silaturahmi Serta Buka Bersama Sektor 2 Citarum Harum
27 Pemda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Promosikan UMKM di Ajang KKJ dan PKJB 2022
Danrem 064/MY Terima Dua Perahu Skiff Rescue Dari Pangdam III/Slw