Skyscraper
Skyscraper

LPSK: Novel Korban, Tak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata

foto

Novel Baswedan

Jakarta, Fakta Indonesia News.Com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan Novel Baswedan  tidak bisa dituntut pembunuhan atau perdata karena sedang berperkara di Kepolisian sebagai korban. Dia mengajukan pada Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Politikus PDIP Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas dugaan rekayasa pelaporan penyiraman air keras.

"Dan salah satu temuan yang didapat dari TGPF Polri Novel merupakan korban dari tindakan menentang. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik yang berkaitan dengan Novel maupun penegak hukum yang meminta laporan tersebut," tuturnya melalui siaran pers, Jumat (8/11).


Dalam Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, lanjutnya, mengatur tentang hukum terhadap pemilihan dan korban harus dikesampingkan atau ditunda sampai perkara yang meminta persetujuan hukum yang tetap.

Jika laporan Dewi diambil, kata dia, maka harus dipertimbangkan pula. Dalam hal ini sebagai korban penyiraman air keras.

Dia membahas Kepolisian agar lebih menarik perhatian untuk mengungkap kasus Novel yang terbit sejak tahun 2017 membahas proses pelaporan Dewi Tanjung.

"Jauh lebih penting bagi Polisi untuk mengungkap masalah penyerangan terhadap Novel, mengingat hal ini, menjadi perhatian publik dan Presiden," katanya.

Perihal memberikan persetujuan untuk Novel, Edwin menerima LPSK tetap dibuka pintu. Dia mengatakan bahwa LPSK sebenarnya telah memberikan bantuan perlindungan lama usai penyidik KPK yang disiram air keras.

Namun, kata dia, tawasan itu ditolak Novel dengan berbagai pertimbangan.

"Meski begitu LPSK tetap membuka pintu jika ada yang diperlukan oleh Novel," ucap Edwin.

Politikus PDIP Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas dugaan rekayasa pelaporan penyiraman udara Rabu lalu (6/11).

Laporan ini diterima Polda Metro Jaya dengan nomor polisi LP / 7171 / XI / 2019 / PMJ / Dit. Pasal 26 ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum hukum.

"Ada beberapa hal yang janggal dari semua hal yang dia alami. Dari rekaman CCTV, bentuk luka, perban," ujar Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (6/11).

Novel Baswedan sudah mengangkat suara. Dia mengatakan itu asumsi Dewi ngawur.

Anggota Tim Kuasa Hukum Novel Saor Siagian menilai Dewi telah menerima kebohongan. Dia akan melaporkan balik Dewi pada pekan depan.

"Kami menyetujui, tim kuasa hukum, kemudian menyetujui oleh Novel untuk selanjutnya juga melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu kami akan melakukan pelaporan terhadap pidananya," kata Saor Siagian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/11).

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Reka 10 Adegan Penembakan Mahasiswa Kendari
Dit Reskrimum PMJ Membongkar Praktek Klinik HUBSCH Sebagai Penyuplai Serum Stem Cells ILegal
Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mahasiswi Universitas Islam Negara Alauddin Makassar (UINAM)
Polres Jakbar Ungkap Tindak Kejahatan Selama Tahun 2o19