Skyscraper
Skyscraper

Pengusiran Pedagang Kaki Lima Penerapan Aturan Perundang-undangan Atau Pelanggaran Ham

foto

Sumsel FaktaIndonesiaNews -' Permasalahan Pedagang Kaki Lima (dalam hal ini disingkat “PKL”) sebenarnya masalah ini yang dialami oleh daerah-daerah di Indonesia selama bertahun-tahun,termasuk di kabupaten lahat 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (1)Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 6. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan. yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari peraturan tersebut diatas, fungsi pemerintah adalah menegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten lahat dalam hal ini Polisi Pamong Praja (POL PP) telah melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk mencari nafkah dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 2 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Dari sini, timbulah pertentangan antara ketertiban umum yang harus ditegakan oleh Pemerintah serta Hak Asasi Manusia yang juga harus dijalankan.

Salah satu pedagang kaki lima kota lahat yang enggan di sebutkan namanya berkomentar. Kalaupun pemda lahat dalam hal ini POL PP blm bisa benar-benar menegakkan peraturan alias hangat- hangat tai ayam saya kasih tau jangan mengusir- ngusir pedagang pinggir jalan,buktinya sekarang pedagang yang berjualan di pinggir jalan makin menjamur seperti jamur dimusim hujan ungkapnya. (S4LM4N FAKTAINDONESIANEWS SUMSEL)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Wagub Jabar: Pendidikan Adalah Citra Bangsa
Dampak Angin Kencang di Yogyakarta. Puluhan Rumah dan Jalur Listrik Rusak
Antisipasi Teror Nataru di DIY, Kapolda Kerja Sama Dengan Densusu 88
Hendak Membetulkan Mesin Air, Pria Paruh Baya Tewas Tersengat Listrik