Ijon Proyek Masih Jadi Idola

foto

Palembang Sumsel FaktaIndonesiaNews – Sidang lanjutan beragendakan pledoi kasus suap yang menjerat Bupati Non aktif Muara Enim, Ahmad Yani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Sumatera Selatan (28/4/2020), bertepatan setelah Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) dan mantan Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).

Bupati non aktif Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani diyakini bukan satu-satunya kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dengan modus ijon proyek, dimana kepala daerah berjanji menyerahkan proyek kepada seorang pengusaha, dengan syarat pengusaha tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai Commitment Fee. Praktek seperti itu marak terjadi disejumlah daerah, bahkan tak sedikit yang sudah setor uang pun tak kebagian proyek, terang Direktur PKPPBJ Muhammad Hidayat Arifin.

Lanjut Hidayat, bahwa setoran fee proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Sudah mengakar dan membudaya. Nilainya bervariasi dari 10-20 persen. Lelang proyek hanya akal-akalan memenuhi kebutuhan administrasi. Pejabat yang tertangkap hanya kebetulan sial saja. Selamat di tangan aparat lain, sial di KPK. Tergantung cara mengolahnya.

Masifnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa karena masih leluasanya ruang gerak pejabat mengintervensi tahapan, imbuhnya.

“Sebenarnya hal ini sudah menjadi rahasia umum. Karena ruang jarah masih mudah. Apalagi, kultur di sektor pengadaan barang dan jasa itu ‘kan symbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha/kontraktor,”, dan ini menjadi dagangan paling laku saat momentum pemilihan kepala daerah, bebernya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah cukup kuat meminimalisasi penyimpangan dalam proses tahapan lelang kegiatan. Dari perpres itu, pemerintah didorong menggunakan aplikasi berbasis elektronik, “sehingga minim tatap muka,” sebutnya.

Hanya saja, sejauh ini aplikasi elektronik itu masih berupa formalitas dilingkup pemerintahan. Sehingga ruang pengawasan publik terhadang karena dari perencanaan kegiatan, tender, system bayar, testimoni dan janji pekerjaan sesuai kerja sama masih dapat dilakukan secara tatap muka. Sumatera Selatan bisa dikatakan masih minim untuk seperti ini, nilainya.

Soal pengawasan, system elektronik yang harus dikelola manual itu bukan berarti buruk. Selama ada pengawasan terpadu dari hulu ke hilir kegiatan pemerintah. “Yang paling penting harus ada whistle blowing system untuk diperkuat. Sehingga ada rasa aman bagi pelapor jika ada penyimpangan.’ Jelasnya.

Latar belakang seorang kepala daerah pun dapat mempengaruhi system pengelolaan anggaran. Menurut Hidayat, oligarki politik akan menguat jika pemegang kekuasaan berlatar belakang pengusaha yang kerap mendulang transaksi politik dari kewenangannya. “ini menjadi representasi keterwakilan. Belakangan ini bisa kita lihat banyak perkawinan parpol dan pengusaha. Pada akhirnya yang dicari pasti symbiosis mutualisme,” tuturnya.

Salah satu solosi untuk menekan praktik korupsi ialah menggunkan aplikasi online dalam pengadaan kegiatan pemerintah. “Solusinya sudah ada. Tapi, intervensi politik masih kuat. Pada akhirnya, solusi yang ada pun tak berpengaruh juga. Kuncinya mau atau tidak, itu saja,’ pungkasnya. ( S4LM4N FAKTAINDONESIANEWS)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Lumbung Logistik Antapani Tengah, Dari dan Untuk Warga
Ridwan Kamil Titip Pesan di Silaturahmi Online Bani Muhyiddin Pagelaran
Antisipasi Gelombang Kedua, Kepala BNPB: Perlu Kesadaran Kolektif dan Tidak Boleh Lengah
Gubernur Minta Maaf ke Warga, Larang Petugas Siram-siram di PSBB Makassar