FAKTA ADS
FAKTA ADS

Provinsi Jabar Tindaklanjuti 89 Persen Aduan Masyarakat

foto

JAKARTA, FaktaIndonesiaNews.Com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya memberika pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satunya konsisten menindaklanjuti aduan masyarakat pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). 

Pada semester I Tahun 2020, Pemda Provinsi Jabar berhasil menindaklanjuti pengaduan lewat kanal SP4N-LAPOR! sebesar 89 persen. Riciannya, sebanyak 2.160 laporan atau 89 persen berstatus selesai, dan 242 laporan atau 11 persen berstatus sedang dalam proses.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar Hermansyah mengatakan, kegiatan review tindak lanjut SP4N-LAPOR! tahun 2020 yang dilakukan Kementerian PANRB, merupakan upaya menumbuhkan kesadaran lembaga penyelenggara untuk senantiasa memperhatikan, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Hermansyah menyatakan, ulasan tersebut dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan kualitas layanan, serta meningkatkan saluran pengaduan layanan untuk masyarakat. Maka itu, bagi kabupaten dan kota di Jabar yang belum aktif menyelesaikan pengaduan layanan untuk dapat segera menindaklanjuti segala aduan yang diterima. 

“Saya mengundang kabupaten dan kota di Jabar dapat terhubung dengan SP4N-LAPOR! dan menjadi pusat pengetahuan bagi daerah lain, ”kata Hermansyah. 

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jabar Akhmad Taufiqurrachman mengatakan, berdasarkan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pengelola pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimum sesuai jam yang diminta. 

Setelah itu, pengelola komplemen Jabar Quick Response (JQR) yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! Terkait laporan yang masuk, kemudian diteruskan pada dinas terkait untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti.

Selain melalui saluran pengaduan JQR, kata Akhmad, pihaknya membahas aduan yang masuk di media sosial, baik gubernur, wakil gubernur, sekda, maupun bupati / walikota di wilayah Jabar. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang belum mengenal kanal aduan JQR dan memiliih langsung ke media sosial pimpinan. 

Melihat hal tersebut, Provinsi Jabar giat melakukan sosialisasi di masyarakat, di mana salah satunya melalui kagiatan car free day, serta di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. 

Plt. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Muhammad Imanuddin mengatakan, jika pengelolaan SP4N-LAPOR di lingkungan pemerintah provinsi / kabupaten / kota di wilayah Jawa Barat sudah cukup baik. 

Angka keterhubungan SP4N-LAPOR! di wilayah Jawa Barat sebesar 92 persen, dengan catatan dua lembaga pemerintah belum aktif pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR !.

“Jika dilihat dari angka keterhubungan, dari 28 lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Barat, ada 24 lembaga pemerintah yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Teknis Pengelola SP4N-LAPOR! dan 4 yang belum, ”kata Imanuddin dalam Ulasan Tindak Lanjut SP4N-LAPOR! Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/07).

Kementerian PANRB sebagai pembina pemerintah mendorong pemerintah yang masih belum mengirim surat tindak lanjut hasil pemantauan, untuk segera memberikan kepada pihak provinsi. Selanjutnya, surat lanjutan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Sesuai dengan Permen PANRB No. 46/2020 tentang Peta Jalan SP4N Tahun 2020-2024, setiap lembaga pemerintah daerah turut menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, juga diperlukan publikasi dan sosialisasi SP4N-LAPOR! baik pada tingkat admin lembaga maupun pejabat penghubung.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Bidang Pelayanan Publik juga mementingkan penyelesaian pengaduan masyarakat, berkenaan dengan aduan pandemi Covid-19. Bagi daerah yang telah memiliki saluran pengaduan sendiri, dapat diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR! Sesuai dengan amanat Perpres No. 95/2018, namun memperhatikan standar proses bisnis, standar data, standar teknologi, dan standar keamanan.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tetap Kedepankan Akuntabilitas dan Transparansi
Jawa Barat tawarkan Rumah Sakit Untuk Tampung Pasien COVID-19 dari Jakarta
Tim Patroli Gakplin Pencegahan Covid-19, Bekerja Maksimal
Positif Covid Bertambah, Wakil Bupati Garut Ajak Masyarakat Disisplin Patuhi Protokol Kesehatan