Praktik Klinik di Kecamatan Walantaka Diduga Ilegal

foto

Rabbit

Serang.FaktaIndonesiaNews.Com - Praktek Bidan Hj.Sri mulyasari Amd.keb.Dengan SIPB No : 4464/9907/kes/205/XI/2017 di duga telah menyalahi aturan tentang perizinan praktik klinik dimana seharusnya Sebelum perizinan jadi bidan tersebut tidak boleh melakukan praktik kliniknya

 

Seperti yang tertuang dalam  surat edaran No Hk.03.03/menkes/537/2015 tentang penggunaan surat keterangan pengurusan surat tanda tegistrasi (STR) untuk kepentingan permohonan penerbitan surat izin praktik (SIP)

 

Hj.Sri mulyani yang terletak di Kampung kiara.Kelurahan kiara. Kecamatan Walantaka. Kota Serang.Provinsi Banten,

Sudah melakukan praktiknya sebelum surat izin kliniknya keluar.dan dirinya mengaku bahwa surat izin kliniknya belum jadi baru mau jadi,

 

"Terkait perizinan sedang di proses dan katanya sih besok udah jadi,dan kalau ada tamu yang datang saya jadi gak tenang dan emosi.Dan saya udah empat kali di datangin begini"ucap Hj.Sri Mulyasari

 

Senada di ungkapkan Arif selaku suami dari Hj.Sri Mulyasari mengakui.kalau terkait perizinan sedang kami urus,dan memang kami melakukan praktik klinik sebelum surat iziin keluar

 

" kalau bidan mah sudah ada,dan itu masih aktif yang saat ini sedang di proses kliniknya nama klinik yang sedang di proses mulya medika.pembuatan untuk surat perizinannya dalam waktu dekat ini"tukasnya

 

"semuanya sudah tinggal meng apload data-datanya,sebelum izin keluar ibu Hj.sri Mulyasari sudah melakukan peraktiknya karena masyarakat memintanya masyarakat sekitar sini,dan kita tidak minta mereka yang datang sesuai dengan kemampuan"imbuh Arif selaku suaminya yang bekerja sebagai tenaga pengajar ASN di SMA 8 kota serang

 

Di tempat terpisah Rasmidi S.H yang menjabat sebagai ketua LSM penjara DPD provinsi Banten ia mengatakan kalau ada bidan yang melakukan praktik klinik namun surat izin tidak ada dan dokter pendampinganya tidak ada itu tidak bisa di diamkan

 

"Kalau ada bidan yang melakukan praktik klinik namun surat izin kliniknya tidak ada itu tidak bisa di diamkan.dan saya akan layangkan surat ke dinkes dan instansi terkait."ungkap. Rasmidi S.H 

 

(Asep.Amz)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tunjukkan Kinerja Profesional, Inspektorat Diapresiasi Bupati
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Assisten Logistik Kasau: Laksanakan Pengawasan Berlapis Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan
Kisah Inspiratif, Mamad Ubah Ban Bekas Yang Tak Bernilai Menjadi Barang Bernilai Jual Ekonomis