Teka-teki Soal Pengunduran Diri Al Muktabar, Apa Sudah Diamini dan Disetujui Oleh Mentri Terkait

foto

-Dok. Foto H. Retno Juarno

BANTEN, FaktaIndonesiaNews.com-- Setelah pengunduran diri Sekda Banten, Al Muktabar tertanggal 22 Agustus 2021, kemudian Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin menjelaskan bahwa Gubernur Banten telah menunjuk Kepala Inspektorat, Muhtarom sebagi Pelaksana Tugas Sekda Banten

Secara De Facto mulai tanggal 24 Agustus 2021, jabatan Sekda Provinsi Banten kosong dan untuk menjaga Efektivitas pekerjaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Gubernur menunjuk Inspektur Provinsi Banten, Bapak Muhtarom jadi Plt Sekda,” terang Komarudin

Namun menurut H.Retno Juarno Selaku Sekjen DPC MOI (Media Online Indonesia) Kabupaten Tangerang yang juga pengamat Politik di Provinsi Banten, "Ada yang jangal dan ini terlalu cepat tanpa melihat dan mengacu pada Perpres No : 3 Tahun 2018, tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Ini harus "Clean and Clear dulu,” ujarnya, sambil menambahkan jangan publik jadi dibuat bingung dan bertanya - tanya.

Terlepas runmor adanya komunikasi yang tidak sinkron dan terjadi Disharmonisasi antara Gubernur dan Sekda, Al Muktabar, H.Retno Juarno menilai, hal itu wajar ketika Dimensi Politik dan Eksekutif berdampingan," ucapnya

"Wajar saja ya, Gubernur adalah Jabatan Politik, Sekda merupakan ASN alias Birokrat tertinggi di Provinsi, ketika ada yang tidak nyambung, ya wajarlah, tinggal bagaimana diantaranya membuat pola "Sambung Rasa dan Raga" yang kelak bisa harmonis dan berjalan, dan saat terjadi Deadlock, ya putuslah,”terang H.Retno Juarno.

Namun jika mengacu pada Perpres tersebut disebutkan Pasal : 7 di ayat 1 sudah jelas dituangkan bahwa, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengusulkan secara tertulis 1 (satu) Calon Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri, dan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Sekretaris Daerah Provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah Provinsi," terangnya

Pada ayat : 2 hingga 6 diuraikan bagaimana usulan tersebut dilengkapi dengan Dokumen persyaratan dan Daftar Riwayat hidup. Menteri juga akan menyampaikan persetujuan ataupun penolakannya, dan juga dijelaskan, bilamana adanya penolakan dari Menteri maka Gubernur menyampaikan usulan baru Penjabat Sekda. Selanjutnya Gubernur baru bisa menetapkan Penjabat Sekda dengan Keputusan Gubernur sejak diterimanya Surat Persetujuan Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan Dalam Negeri," ungkap H.Retno

Tapi,mekanisme ini sepertinya tidak terekspose secara baik atau diduga tanpa adanya mekanisme, bahkan ini tiba - tiba Gubernur menunjuk Pelaksana Tugas Sekda, ini menjadi pertanyaan besar publik atas Regulasi ini," paparnya

H.Retno Juarno juga mempertanyakan, terkait pengunduran diri Sekda Banten, Al Muktabar ini, Apakah sudah diamini dan disetujui oleh Menteri terkait atau belum ? Jadi, semua yang terjadi pada rangkaian pengunduran diri Al Muktabar sebagai Sekda hingga penunjukkan Penjabat Sekda adalah satu rangkaian Regulasi yang tidak dapat dipisahkan,"terangnya

Penunjukan Muhtarom jadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten oleh Gubernur seiring dengan pengajuan pindah tugas Al Muktabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 22 Agustus 2021.

Menurut H.Retno Juarno, berdasarkan pengamatannya selama ini, Miss Komunikasi antara Gubernur dan Sekda, erat sekali dengan adanya indikasi terkait Program kegiatan Pembangunan Sport Centre,

Soalnya disatu sisi, Sekda, Al MUktabar adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengusulkan agar Proyek Sport Centre ditunda dulu, mengingat situasinya sedang menghadapi Pandemic Covid-19, dan diharapkan tetap fokus saja di bidang pendidikan dan kesehatan, Sementara Gubernur menginginkan agar Sport Centre bisa diresmikan pada Bulan April 2022, sebelum masa kepemimpinannya berakhir," tuturnya

“Mungkin Gubernur mau meninggalkan monumental penting di masa kepemimpinannya, oleh karena itu dengan dalih Gubernur Banten telah menyetujui permohonan pindah tersebut dalam Surat yang ditandatangi pada tanggal 24 Agustus 2021 serta menyampaikan usulan soal pemberhentian kepada Al Muktabar dari jabatan Sekda kepada Presiden melalui Mendagri,” pungkasnya

(*)

Bagikan melalui
Berita Lainnya
DPC-MOI Kabupaten Tangerang Sambangi Rumah Ambruk dan Berikan Bantuan di Desa Serdang Wetan
Bupati Ciamis Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Menambah Kebutuhan Ventilator
Perihal Donasi PMI Kecamatan Jayanti, Mantan Ketua KNPI Sekarang Ketua PPBNI Bily Angkat Bicara
Aksi Gotong Royong Masyarakat Desa Birem dan Somber Perbaiki Jembatan Rusak