Kemensos Dan Komisi VIII DPR-RI Wajib Evaluasi Ulang Data KPM 2022 Agar Tepat Sasaran

foto

-

JATIM, faktaindonesianews.com -- Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggelontorkan Rp74,08 triliun untuk belanja bantuan sosial (bansos) pada 2022. Anggaran tersebut mencakup 94,67 persen dari jatah anggaran yang dimiliki kementerian.

Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan dana tersebut akan membiayai beberapa program jaring pengaman sosial untuk masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Dikutip dari CNN Indonesia Selasa, 21/09/2021 06:21

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandir Susanto menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp78.256.327.121.000. Kami mendorong kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, ujarnya dikutip dari Antara, Senin (20/9).

Menanggapi hal tersebut Handreyanzah aktivis Jatim, sebagai masyarakat kali ini kurang sepakat dengan rencana Kemensos dengan beberapa alasan. Begitu juga dengan kebijakan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandir Susanto, yang mendorong untuk mempercepat realisasi anggaran tersebut. Saya menilai hal tersebut adalah sesuatu yang gegabah, apabila belum dilakukan evaluasi ulang terhadap kelalaian di tahun sebelumnya. (24-09-2021)

Artinya, "jika rencana tersebut tertuju pada sasaran KPM yang sebelumnya. Terkecuali memang sudah diverifikasi dan dievaluasi ulang oleh pihak Kemensos terkait Data KPM maupun petugas yang diduga sudah melanggar SOP, baik ditingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Mengingat diwaktu sebelumnya sudah banyak temuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran maupun data ganda. Khususnya KPM pada program PKH dan BST." Ungkapnya Andre sapaan akrabnya.

Lanjutnya, justru ia sangat setuju tentang penambahan program bantuan terhadap masyarakat, asal tepat sasaran dan dengan suatu pendampingan professional di lapangan. Agar bisa mencegah oknum petugas berbuat KKN. Seperti program Atensi Anak Yatim, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), korban bencana, alat bantu aksesibilitas, dan lainnya.

Kemensos beserta jajarannya juga jangan gegabah, harus lebih ekstra ketat dalam menunjuk tim pelaksana pada program bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, karena dalam hal ini bisa diduga syarat berlangsungnya korupsi oleh oknum pelaksana tertentu di lapangan.

Menimbang saya selaku bagian dari masyarakat, saat ini masih ikut mengkaji terhadap beberapa aduan dan keluhan beberapa KPM pada program RTLH di tahun anggaran 2021. Seperti pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di suatu daerah di Jatim yang pengerjaannya diduga syarat dengan penyimpangan. ungkapnya.

"Saya sangat berharap agar Kemensos beserta jajarannya di tingkat pusat sampai Desa untuk lebih professional dalam menyampaikan segala bentuk program bantuan. Memastikan program bantuan sosial berbasis geografis dan demografis dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Demi "menciptakan SDM unggul dan menuju Indonesia maju, seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo." Tutup pribumi Madura tersebut.

(BiN)
Editor : RS

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Disnakan Kabupaten Ciamis Geber Sosialisasi Cirobis dan Zoonosis
Fantastis 31 Ribu PNS Diduga Terima Bansos
Demi Menimba Ilmu, Bocah SD di Pandeglang Banten Harus Lewat Pagar Berduri Untuk Tetap Bisa Sekolah
Anggota DPR RI Komisi IX Ir. Sri Meliayana Gelar Sosilisasi 4 Pilar Kebangsaan