Skyscraper
Skyscraper

Terima LHP PT Jasa Sarana, Gubernur Jabar Berharap Perusahaan Tingkatkan GCG

foto

KOTA BANDUNG, FaktaIndonesiaNews.Com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jabar terhadap Kinerja atas Efektivitas Investasi di PT Jasa Sarana TA 2017 hingga Semester I TA 2019 .

Penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP diterima langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Kepala BPK Jabar Arman Syifa di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Jumat (17/01/20).

Selain mengapresiasi BPK Perwakilan Jabar yang telah mendukung kinerja PT Jasa Sarana, Ridwan Kamil juga meminta agar dukungan untuk PT Jasa Sarana --sebagai BUMD Jabar dengan saham cukup besar selain bank bjb - dapat meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) serta dukungan perusahaan.

Dari hasil laporan tersebut, Diperkirakan temuan positif dan negatif harus ditindak lanjuti juga disempurnakan. "Temuan ada yang positif, ada juga temuan yang harus ditindaklanjuti, tetapi umumnya masih banyak yang harus disempurnakan," ujar Emil.

Hal ini penting, sebab menurut Emil - Sapaan Ridwan Kamil, peran dan fungsi BUMD dalam melaksanakan kebijakan pemda di bidang ekonomi dan pembangunan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jabar.

Oleh karena itu, Peraturan Kepala Biro dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar serta Direktur Utama PT Jasa Sarana untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut dalam tenggat waktu 60 hari.

"Setelah ini, kami yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat hadir di Jasa Sarana, yang selama ini belum maksimal memberikan kontribusi kepada Pemprov," tutur Emil.

Emil pun mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan BUMD Juara, Pemda Provinsi Jabar hanya mereformasi dengan menerapkan tata kelola yang baik dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan efisiensi perusahaan guna meningkatkan PAD.

Terkait langkah optimalisasi telah dilakukan pada BUMD Jabar yang mengumpulkan total 60 perusahaan termasuk anak dan afiliasinya, antara lain pemanfaatan aset pemda provinsi, kemitraan BUMD dengan badan usaha swasta, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Untuk PT Jasa Sarana kami melakukan proses seleksi penawaran terbuka terhadap jajaran direksi," ucap Emil.

Dia menambahkan, mengevaluasi terhadap kinerja PT Jasa Sarana juga dilakukan secara berkala dalam triwulan dan tahunan. Evaluasi yang melibatkan akademisi dan partisipasi yang berpengalaman.

Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Arman Syifa sementara itu menuturkan, tujuan pemeriksaan atau audit terhadap PT Jasa Sarana termasuk perencanaan strategis PT Jasa Sarana, aspek keselamatan, pengelolaan investasi pada anak-anak perusahaan dan petani, serta pemantauan, yang terkait dengan peningkatan nilai investasi pemerintah daerah.

Meskipun demikian, jumlah rekomendasi yang harus diperbaiki, namun Arman yang dinilai jumlah capaian positif juga diraih Pemda Provinsi Jabar, sesuai yang ditentukan Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD dan nilai penyertaan modal BUMD serta telah disetujui target dividen untuk BUMD sesuai laba bersih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) tahunan.

"Pemprov Jawa Barat juga telah membentuk unit kerja Biro BUMD dan investasi selaku pembina BUMD juga monev atas pengelolaan PT Jasa Sarana," kata Arman.

BPK pun mengirimkan kepada Gubernur Jabar agar dapat menginformasikan kepala Bappeda untuk menindaklanjuti temuan pada LHP ini yaitu menyusun RPJMD dan RKPD periode berikutnya dengan melihat sasaran strategi dan keikutsertaan BUMD dalam program dengan target yang dijelaskan dan disajikan roadmap pengembangan BUMD.

"Kami juga mentransfer PT Jasa Sarana untuk memdomani SOP pengembangan usaha dalam melakukan persiapan, inisiasi, konsesi dan mendokumentasikannya," ujar Amran.

 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kartu Prakerja Bisa Kurangi Pengangguran di Jatim Melalui Teaching Factory
KPU dan Pemkot Bandung Bakal Sosialisasikan Demokrasi
Revisi UU Lalu Lintas, DPR Tolak Motor Jadi Angkutan Umum
Komisi II DPR Gelar Rapat Tetapkan Komisioner KPU Pengganti Wahyu Setiawan