Menkopolhukam: Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

foto

Jakarta, FaktaIndonesiaNews.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD memastikan jika pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Bulan September 2020 akan tetap berlangsung. Dikatakan bahwa berbagai persiapan masih berjalan seperti biasa dan tidak terhambat dengan adanya wabah virus Covid-19.

“Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD saat memberikan keterangan media melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta, Selasa (17/3/2020) Lemarin.

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah korona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, di mana dia sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah. Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang sumbernya sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan korona ini, maka itu artinya dari segala bidang, artinya semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya, lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Wali Kota: Pejabat Baru Harus Siap Hadapi Tantangan Pascawabah Covid-19
DPR Sahkan PERPPU COVID19, P4I Pastikan Ajukan Judicial Review ke MK
PPDB Jabar Tahun 2020/2021 Digelar Daring
Masih WFH, 99% ASN Pemkot Bandung Patuhi Jam Kerja