Aktifis Pantura Sampang Mendukung Penundaan Pilkades Dimasa Pandemi COVID-19

foto

-

Sampang, faktaindonesianews.com - Pemerintah Kabupaten Sampang memutuskan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 sebagai tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 30/07/2021.

Beberapa elemen masyarakat dan aktifis ikut menyuarakan dukungan atas kebijakan itu karena dinilai sudah tepat dalam situasi Pandemi dan darurat Covid-19.

Ivan Bariesta menuturkan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 adalah semangat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penularan COVID-19.

“Yang menjadi prioritas penundaan pelaksanaan Pilkades serentak ini semata mata demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga seluruh elemen di Kabupaten Sampang, serta diharapkan untuk memahami keputusan ini,” jelas Ivan selalu ketua "Sonar" faoundation kabupaten Sampang ketika Selesai melakukan rapat koordinasi rencana baksos di kediamannya yang juga dihadiri Aktifis senior Andreanzah, perwakilan DPD LPK Provinsi Jatim.

Ivan juga berharap seluruh masyarakat benar-benar mematuhi aturan PPKM Darurat ini supaya penularannya bisa tertangani dan angka kasusnya menurun sehingga aktivitas dan perekonomian bisa normal seperti semula.

“Mudah-mudahan, pelaksanaan PPKM level 3 ini berjalan sesuai harapan bisa menekan laju penularan COVID-19 di Kabupaten Sampang yang ujung-ujungnya berdampak terhadap penundaan pelaksanaan Pilkades serentak,” pungkasnya.

Senada dengan tanggapan Andreanzah yang menurutnya sah-sah saja. Dan perlu diketahui juga bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang menjadwalkan pelaksanaan Pilkades serentak yg awalnya tahun ini 2021 di tunda, dan dilaksanakan pada bulan November 2025 dampak pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19.

Keputusan ditundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini selain berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Apalagi kabupaten Sampang masuk kategori zona PPKM pada tingkat level 3 setara dengan Kabupaten Sumenep.

Di tempat berbeda, Moh Kholil pengurus DPD NasDem Kabupaten Sampang ikut memberikan pernyataan bahwasanya langkah yg diambil pemerintah dalam hal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Sampang ini kita harus menerimanya secara legowo dan bersikap professional, tutupnya.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Ketuk Palu, Pilkades Kabupaten Tangerang 10 Oktober 2021
Dari Sisi Integritas, Ketua DPR RI Mempertimbangkan Kelayakan Hakim Agung
Kader Demokrat Pandeglang Ikut Serbu Kubu Muldoko di Tangerang
DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang Sukseskan Vaksin Kedua Untuk Masyarakat