Skyscraper
Skyscraper

Pegiat Dapuran Kipahare "Lega", Pemkot Sukabumi Sahkan Perda Cagar Budaya

foto

Sukabumi, FaktaIndonesiaNews.Com – Para komunitas pegiat dan pelestari cagar budaya mengapresiasi Pemerintah Kota Sukabumi yang baru saja memiliki Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya. Lantaran, regulasi tersebut menjadi pangkal perdebatan dalam setiap upaya pelestarian dan perlindungan benda dan bangunan yang berpotensi cagar budaya.

Ketua Yayasan Dapuran Kipahare, Irman Firmansyah mengaku cukup lega dengan adanya Perda Cagar Budaya di Kota Sukabumi. Menurutnya, dengan keluarnya perda tentu tak hanya bangunan yang dilindungi, termasuk benda benda cagar budaya lainnya.

“Yayasan Dapuran Kipahare beserta lembaga dan komunitas lainnya telah mendorong upaya perlindungan dan pelestarian, termasuk melakukan talkshow pentingnya perda cagar budaya, secara paralel pemerintah juga sudah bergerak bersama DPRD membentuk payung hukumnya.

Kami berterimakasih khususnya kepada dinas pendidikan dan kebudayaan yang yang dengan cepat merespon,” jelasnya kepada Radar Sukabumi saat dihubungi, Jumat (17/7).

Adapun mengenai isinya, secara mendetail belum diketahui dan belum ada sosialisasi. Terakhir komunitas hanya diminta input dalam FGD yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.

“Saya dan tim saat itu memberi masukan terrulis dalam bidang pelestarian, tetapi belum tahu apakah masukan dari kami diserap sepenuhnya atau tidak dalam perda tersebut,” ujarnya.

Setelah payung hukum ini terbentuk, sudah seharusnya muncul concern semua pihak untuk menangani persoalan cagar budaya, karena itu pasca keluarnya perda yang harus segera dilakukan.

Mulai dari, Inventatisasi ulang bangunan dan benda cagar budaya, Melengkapi Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) dengan unsur perwakilan komunitas, dan TACB harus segera bekerja mengajukan bangunan dan benda yang menuhi syarat.

“Inventatisasi ulang bangunan dan benda cagar budaya untuk menjadi lampiran perda dan disosialisasikan kepada pemilik bensa atau bangunan cagar budaya, dan harus ada unsur perwakilan komunitas supaya concern terhadap pelestarian lebih meningkat, kemudian melakukam Pengesahan Tenaga Ahli Cagar Budaya,” saran Irman.

Kemudian, evaluasi pengelolaan rutin harus dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder termasuk komunitas. Karena memang, yang selalu jadi masalah, tatkala bagian perijinan tidak merasa diberi informasi mengenai bangunan yg harus diperhatikan saat mengeluarkan ijin semisal imb.

“Semoga perda ini memang dijalankan semua pihak, bukan sekedar produk hukum dan produk politik yang tak berjalan. Kami dari komunitas akan terus bergerak dengan payung ini supaya perda ini bisa dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama dalam konteks cagar budaya,” pungkasnya.

Bagikan melalui
Berita Lainnya